Pengurangan Kemiskinan Harus Jadi Ideologi 2012

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Untuk tahun 2012, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen.

Presiden mengatakan hal ini pada bagian lain arahannya saat menutup Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kamis (19/1) sore. Untuk mengurangi kemiskinan ini, kata Presiden, pemerintah menempuh dua jalur, yakni mekasnisme ekonomi dan program prorakyat.

"Berikan atensi khusus pada komunitas rawan, misalnya nelayan, petani penggarap, masyarakat pinggir perkotaan dan sebagainya. Program empat kluster mari kita sukseskan dan saya senang daerah memperkuatnya dengan program daerah," ujar SBY.

Pemerintah sendiri sedang menyusun cetak biru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dalam pembangunan ekonomi kita mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka untuk pengurangan kemiskinan ini pemerintah akan meluncurkan Masterplan Perercepatan Pengurangan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). "(MP3KI ini) Bisa kita ukur anggarannya, sasarannya jelas, hasilnya bisa kita ukur bersama," kata SBY menjelaskan.

Penekanan terhadap ideologi mengurangi kemiskinan ini merupakan dalah satu dari direktif Presiden. Lainnya, Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melaksanakan program kerja pemerintah, baik itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD 2012 maupun APBN dan APBD 2012, sepenuhnya.

"Jangan setengah-setengah. Sepuluh capaian hasil pembangunan tahun 2011 agar dijaga dan ditingkatkan. Dalam pembangunan daerah agar semua pemangku kepentingan dilibatkan penuh. Dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, semua libatkan," ujar SBY.

Tahun 2012, lanjut Presiden, harus terus mengembangankan dan mendayagunakan potensi sendiri. "Banyak yang belum kita budayakan. Contoh, BUMN belum berkembang potensinya. Aset BUMN terkapar tahun lalu adalah Rp 2.384 triiun meski dengan MP3EI mulai ada perbaikan yang penting pada tingkat BUMN," kata Presiden.

"Saya berharap investasi lebih besar lagi. Swasta kita juga bisa lebih berkembang lagi, jangan hanya berfalsafah 'bisnis APBN'. Tapi berorientasilah pada bisnis GDP atau PDB. Ekonomi daerah di seluruh indonesia masih bisa dikembangkan. Kita tahu ada MP3EI, ada koridor, zona, kluster, dan tentu ini harus kita dayagunakan," Presiden menjelaskan.

Kemandirian pangan, Presiden SBY menambahkan, harus diwujudkan. "Saya setuju dan kita sudah bertemu di Semarang. Kita harus punya sasaran yang berani, dan kita harus surplus beras pada tahun 2014, minimal 10 juta ton," ujar Kepala Negara.

"Diperlukan langkah terpadu secara nasional. Lahan produksi, produktivitas, teknologi antihama, benih, semuanya, termasuk upaya mengatasi perubahan iklim, riset dan pengembangan bersama-sama," Presiden menambahkan

Meskipun dalam sistem perdagangan ada pendapat kalau bisa membeli beras tidak diperlukan menanam, namun SBY tidak bersetuju dengan itu. "Pangan itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada subtitusinya. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk memiliki kemandirian pangan," Presiden SBY mengingatkan.

"Saya setuju dengan gubernur, tolong ditambah anggaran infrastruktur. Mari bersama-sama kita kontrol biaya rutin, kita kontrol belanja pegawai. Kita hindari pemborosan pusat dan daerah. Itu semua kita sisihkan untuk membangun infrastruktur. Saya setuju 200 persen, dan mari kita tata dalam APBN dan APBD kita," Kepala Negara menegaskan.